TERUNGKAP Kronologi Mahar 500 M Sandi Jadi Cawapres

Mahar

Politikus Partai Demokrat Andi Arief menyatakan dirinya siap dipolisikan terkait cuitannya mengenai dugaan mahar Rp500 miliar yang disebutnya digelontorkan Sandiaga Uno untuk 'membeli' PKS dan PAN.

Dia memberikan penjelasan bahwa tudingan Jenderal 'Kardus' dalam cuitannya terdahulu adalah berdasarkan pertemuan para petinggi koalisi dengan Gerindra pada 8 Agustus.

Andi menuturkan masalah mahar itu diperolehnya dari tim kecil Gerindra, yakni Fadli Zon, Sufi Dasco Ahmad dan Prasetyo Hadi.

"Soal Mahar ke PKS dan PAN masing-masing 500 M ini penjelasan Saya: Sekjen Hinca, Waketum Syarief Hasan dan sekrt Majelis tinggi partai Amir Syamaudin mendapat penjelasan itu langsung dari tim kecil Gerindra Fadli zon, Dasco, Prasetyo dan Fuad Bawazier 8 Agustus 2018 pk 16.00," cuit Andi hari ini Sabtu (11/8) melalui akun Twitternya.

Dengan adanya pemberian mahar itu, politikus Partai Demokrat ini pun mencuitkan soal Jenderal Kardus pada Rabu malam.

"Soal Mahar 500 M masing2 pada PAN dan PKS itu yang mwmbuat malam itu saya mentuit jendral kardus. Besar harapan saya dan partai Demokrat Prabowo memilih Cawapres lain agar niat baik tidak rusak," lanjutnya.

Dia juga mengungkapkan bahwa dirinya siap jika kasus Jenderal Kardus dan Mahar ini dibawa ke ranah hukum.

"Saya terpaksa mentuit soal mahar ini karena PAN dan PKS memberi ancaman untuk membawa ke ranah hukum. Saya siap dan kesempatan ini menjelaskan pada publik," tutupnya.

Walaupun mengkritik, Partai Demokrat sendiri akhirnya memberikan dukungannya kepada pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno untuk maju di Pilpres 2019 melawan Jokowi-Ma'ruf Amin. Partai penyokong Prabowo-Sandiaga lainnya adalah Partai Gerindra, PKS dan PAN.

CNNIndonesia.com sudah menghubungi Wakil Ketua Partai Gerindra Fadli Zon terkait dengan persoalan ini, namun belum direspons.

Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Amir Syamsuddin mengatakan hal itu sudah masuk ke ranah hukum sehingga tak mau berkomentar.

"Saya kira ini sudah di ranah hukum, tidak pada tempatnya dipublikasikan. Tunggu saja proses hukum," katanya. (CNN)

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel